Minggu,17 Desember 2017 | Al-Ahad 28 Rabiul Awal 1439


Beranda » Kolom Riau Pos » Yusmar Yusuf » Pindah Ibukota

Pindah Ibukota

Yusmar Yusuf | Minggu, 16 Juli 2017 11:34 WIB


Pun Riau di sebuah masa, pernah menjalani kenyataan ini. Tersebab “konflik” yang dihadirkan oleh PDRI? Entahlah. Atau karena apresiasi harga di pulau di Bintan terlalu mahal ketika itu? Entahlah. Namun, tersebab beberapa hal, terjadilah pemindahan ibukota pemerintahan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Dua kota dengan watak yang sangat jauh berbeda karakter dan pembawaannya. Yang satu terletak di sebuah pulau dengan sejarah panjang kebudayaan Melayu, hiruk pikuk dalam interaksi pasar regional-tradisional (Singapura dan Johor), berpembawaan selaku kota maritim dengan  keperkasaan ekonomi maritim, perdagangan antar pulau, wisata sejarah dan laut-laut cantik. Di kelilingi oleh pulau-pulau yang diikat dengan sejarah panjang, pasang surut dan tarik ulur sejarah Melayu yang tak saja oral, tetapi amat tekstual. Itulah Tanjungpinang. Lalu, pengalaman pindah ke sebuah hulu sungai yang sejuk, sunyi namun memanggul harapan masa depan yang menggelegak, tersebab industri minyak korporasi asing yang bergempita memecah sunyi hutan rimba Sumatra, membelah lembah dan bukit menengah lewat jalaran pipa dan jalan raya yang meliuk, tampungan bagi para pendatang pemburu dolar (petro) dari segala penjuru Sumatra dan Jawa. Maka, jadilah sebuah kampung kecil yang hanya menjadi bagian kecil dari kerajaan Siak, kemudian menyeruakkan diri sebagai kotapraja Pekanbaru.


Belum juga terlihat dentingan apatah lagi dentuman sektor ekonomi benua di kota yang baru ini. Karena dia terkepung di tengah-tengah hutan Sumatra Tengah. Akses jalan raya satu-satunya hanya ke arah barat, tepatnya ke Bukittinggi. Sementara dari Pekanbaru tak ada jalan raya yang berakses langsung dengan kampung-kampung Melayu di sepanjang sungai Siak, apatah lagi kampung-kampung Melayu yang berada di pesisir timur pantai sejak dari Indragiri Hilir, hingga Rokan Hilir. Semua tersambung dengan jalur air, sungai dan selat. Untuk menjangkau kawasan yang luas hingga ke Natuna, satu-satunya jalur tersedia hanya jalur laut yang amat “sensasional” dari segi waktu dan musim. Begitulah Pekanbaru, hadir dan tumbuh dalam “sesak” nafas, sejak dari akhir tahun 1950-an sampai penghujung 80-an. Kota ini hadir dengan kesan biasa-biasa saja, memang memberi efek rasa tenang, teratur, terutama lalu lintas, blok pemukiman dan perdagangan yang demikian kemas dan teratur. Namun, sejak awal 90-an kota ini mulai berdenyut dan bahkan bergemuruh. Setelah terbuka akses jalur lintas timur Sumatra yang menghubung batas Sumatra Utara dan batas Jambi. Akses lintas timur ini menjadi salinan gemuruh selat Melaka dari segi bisnis dan perdagangan ismi benua. Pekanbaru menjadi sentra bisnis kawasan tengah Sumatra hingga hari ini. Keadaan kotanya mulai sesak, padat, dengan jumlah pendatang yang begitu besar, perputaran uang yang tinggi; kehadiran korporasi berkelas internasional yang berbasis tak jauh dari kota ini (Perawang dan Kerinci); efek ekonomi perkebunan sawit dan derivasi ikutannya. Pusat retail regional bagi kawasan tengah Sumatra, bisnis perbankan yang begitu menjanjikan, semuanya bergemuruh di atas dada kota ini. Ikutannya? Bisnis pemondokan kos mahasiswa, dengan pertumbuhan perguruan tinggi yang membengkak, bisnis rumah sakit, pengembangan townhouse, pengembangan pemukiman bak kota mandiri, pengembangan kawasan bisnis dengan sistem blok, pertumbuhan media cetak dan elektronik yang mengejutkan  dan seterusnya. Namun, kecepatan pihak swasta ini tak berimbang dengan kecepatan yang disuguhkan oleh pemerintah kota dan provinsi. Jalanan kota kian macet, ketiadaan jalan lingkar luar (outer ring road) yang simetris dan memadai untuk menampung gerak hilir mudik kenderaan besar dan berat agar tak masuk ke ruang inti perkotaan, kehancuran infrastruktur perkotaan, ketiadaan pelayanan air bersih, elektrifikasi kawasan pinggir kota yang belum terjawab, termasuk kesediaan energi gas rumah tangga, kesemrawutan lalu lintas jalan raya, pengaturan kawasan bisnis yang menyatu dengan pemukiman warga. Kawasan industri yang berserak di dalam kota, sehingga memberi beban yang berat bagi kota dan warganya. Ditambah lagi, beban bandar udara internasional yang terleak di tengah kota, sehingga dia tak bisa dikembangkan lagi, untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang kian membludak di masa-masa yang akan datang, termasuk kesiapan untuk embarkasi haji yang meniti wacana demi wacana dari tahun ke tahun.

 Selanjutnya, pembangun ruko (rumah toko) sudah berpindah arah dan fungsi menjadi tembok kota. Karena dibangun mengikut sisi panjang badan jalan, sehingga kota ini kehilangan taman, kehilangan laman rumah warga. Di samping itu, ruko-ruko yang dibangun tak berisi alias kosong. Dan ruko pun bertindak selaku penjual ruko. Ruko bukan menjual produk di dalamnya, akan tetapi langsung menjual ruko itu sendiri. Sebuah kenyataan ironis. Dengan kenyataan begini, maka layakkah saat ini Riau memikirkan untuk memindahkan ibukota? Bukan karena latah-latahan atau ikut-ikutan dengan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Saat inilah momen yang tepat memindahkan ibukota Riau ini lebih menghilir sungai Siak. Lebih mengarah pantai, sesuai dengan tabiat dan lambang daerah ini “perahu”. Di samping itu, dia berada di tengah-tengah kampung Melayu, dikandang atau dipagari oleh kota-kota kecil Melayu dan kampung-kampung Melayu. Jaraknya masih dalam rengkuhan “manusia” dengan pusat jantung hati Melayu bernama kampung-kampung. Jaraknya bisa jauh, bisa pula dalam kadar 70 Km ke arah timur atau utara Pekanbaru saat ini. Jika mengarah ke kota Siak, sisakan jarak sekitar 20 atau 30 Km dari kota Siak. Bisa mengambil ruas jalan lintas Tanjung Buton yang lurus dan bisa dikembangkan menjadi ruas highway. Demikian pula Bandara baru bisa dikembangkan di Langgam Pelalawan. Gambaran kota baru itu hendaklah merepresentasikan kenyataan natural hutan tropis Sumatra. Sehingga kota pemerintahan yang baru itu berada di dalam kawasan hutan atau sebuah kota dengan taman hutan raya yang molek dan memikat. Pilihan yang lebih seksi, tentu saja Dumai, demi menyambung garis “jalur Sutra” (Silkroad) yang terhubung dari Daratan Cina hingga kota Melaka. Apalagi, ketika dua sumbu kota Dumai dan Pekanbaru telah tersambung tol, dan tiada alasan meneruskan garis jembatan Dumai-Melaka untuk menjayakan “silkroad” itu. Ihwal ini sekaligus untuk menjawab fenomena pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Pekanbaru sudah berkembang demikian pesat, biarkan dia menjadi kota tujuan bisnis. Dengan cara ini, terjadi pemihakan kultural sebagai dampak dari pemindahan ibukota yang selama ini tak memberi rasa bangga kepada Melayu dan kebudayaannya. Khusus kehadiran bandara yang terikat i sampai tahun 2022, dan  harus diperpanjang ‘kontrak’ pemakaiannya, di samping landasan pacu yang telah dikepung oleh dua batang jalan (Kertama di selatan) dan jalan Arifin Ahmad di sebelah utara, amat susah pengembangan ke depan. Sebab, bandara adalah beranda terdepan kota-kota modern hari ini. Bukan pelabuhan laut atau terminal bus, apatahlah stasiun kereta api. Saatnya merenung untuk berpindah. Pindah (hijrah) itu, membuat sesuatu menjadi besar dan diperhitungkan.***



comments powered by Disqus