Rabu,24 Mei 2017 | Al-Arbi'aa 27 Syaaban 1438


Beranda » Kolom Riau Pos » Taufik Ikram Jamil » Tak Jadi Jokowi

Tak Jadi Jokowi

Taufik Ikram jamil | Minggu, 24 Juli 2016 05:44 WIB


SAYA merasa ada nada kekecewaan, terlepas berapa pun kadarnya dalam pesan pendek telepon genggam (SMS) Abdul Wahab beberapa hari lalu. “Tak jadi Jokowi sebagai Presiden Indonesia pertama yang masuk ke dalam istana Siak ya. Program kunjungannya ke peninggalan Kemaharajaan Melayu itu sempena peringatan hari lingkungan hidup dibatalkan,” tulis kawan saya tersebut.

Tak sampai di situ, tampaknya Wahab berupaya mencari kesibukan apa benar yang menyebabkan acara tersebut tidak dihadiri pemimpin bernama lengkap Joko Widodo itu. Dia tak menemukan di media massa baik cetak, elektronik, dan dalam jaringan (daring, internet), berita mengenai kesibukan pejabat nomor satu di Tanah Air ini.

Ada memang sosialisasi pengampunan pajak di Medan, yang tampaknya diusun lebih kemudian dibandingkan acara di Siak Sri Inderapura itu. Suatu acara yang menjelang sepekan sebelumnya masih tetap dihadiri Jokowi walaupun dimajukan satu hari, yakni dari tanggal 22 menjadi 23 Juli. Kalaupun waktunya begitu berhampiran, dengan fasilitas seorang presiden dengan pesawat khususnya, hal tersebut terasa masih dapat disesuaikan.

Wahab menekankan, tentulah ketidakhadiran Jokowi di Riau bukan saja dipandang karena Riau-nya saja, apalagi khusus Siak, tetapi “semangat” yang membungkus rencana acara itu sendiri. Bukankah Siak waktu itu dipusatkan sebagai tempat penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup sedunia, konon sebagai satu-satunya peringatan serupa yang tahun ini dilaksanakan di luar Istana Negara Jakarta.

Barangkali, momen dan tempat pun bukanlah suatu catatan khusus. Tetapi mengaitkan lingkungan dengan pembangunan kesejagatan, umumnya pemuliaan terhadap manusia, tentulah hal tersebut tergolong sesuatu yang besar. Apalagi Indonesia dan Riau khususnya, menghadapi persoalan lingkungan dalam pembangunan secara serius.

Sesuatu yang serius dan kadang-kadang membingungkan. Contoh saja tentang kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi di Riau dengan menimbulkan korban besar, bahkan menjadi perbincangan internasional. Dalam keadaan semacam itu pula, penanganan hukum terhadapnya dipersoalkan.

Membingungkan misalnya, terhadap kenyataan penyelidikan perkara belasan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran tersebut  di Riau, sejak Januari dihentikan Polda Riau sebagaimana diberitakan media dalam dua hari terakhir. Betapapun alasannya disebutkan tidak cukup bukti, hal tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana penanganan perkaranya belum memperlihatkan suatu kesungguhan. Mengapa tidak cukup, menjadi suatu pertanyaan yang berputar-putar antara kenyataan hukum dan lapangan.

 Tentu, Jokowi atau bukan wong Solo ini yang menjadi presiden, posisi lingkungan tetaplah semacam itu yakni amat penting dan ternyata diabaikan. “Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pejabat yang menggantikan kehadirannya yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, kehadiran Jokowi dalam rangkaian kegiatan ini dapat menggambarkan simbol kepedulian terhadap lingkungan,” tulis Wahab, masih dalam SMS.

Simbol itu pulalah yang cukup penting bagi Siak, Riau, bahkan Melayu pada umumnya. Sebab, sebagaimana dirancang, Presiden Jokowi akan masuk ke dalam Istana Asserayah Hasyimiah atau lebih populer disebut sebagai Istana Siak. Jika sempat hal ini terjadi, maka Jokowi adalah presiden pertama Indonesia yang memasuki bangunan megah dengan berbagai perspektif itu. Dalam lingkup budaya politik, hal tersebut memang tidak utama, tetapi tetap besar maknanya.

Dalam konteks Indonesia, Istana Siak berbicara banyak hal. Bukan saja terhadap keteguhan hati Sultan Syarif Kasim II bergabung dengan Indonesia tahun 1946, tetapi juga bagaimana ia menyerahkan harta pribadi dan kerajaan untuk perjuangan Indonesia merdeka. Pun diingat bagaimana justru wilayah Kerajaan Siak, merupakan kawasan yang memberi sumbangan besar bagi Indonesia sampai kini seperti minyak mentah di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.

Begitulah, setelah Indonesia merdeka 71 tahun pun, belum ada presiden yang mengunjungi pusat pemerintahan Melayu  dengan pengorbanan yang tak kecil itu. “Pak Kalla sempat masuk, tetapi dia tercatat sebagai wakil presiden kedua memasuki bangunan itu. Wakil presiden pertama yang berbuat serupa adalah Mohd. Hatta, terjadi lebih dari setengah abad lalu,” tulis Wahab.

Ya, semuanya sudah berlalu. “Mau diapakan,” kata saya dalam hati. Hanya dalam hati. ***

   

comments powered by Disqus