Jumat,18 Agustus 2017 | Al-Jumuah 25 Zulkaedah 1438


Beranda » Kolom Riau Pos » Chaidir » Fenomena Ahok

Fenomena Ahok

Chaidir | Senin, 14 Maret 2016 10:07 WIB

PEMILIHAN Gubernur DKI Jakarta tak ada sangkut pautnya dengan kita di daerah. Namun di mana pun, yang namanya pilgub sama saja: gaduh, ibarat ayam gadis bertelur; telurnya cuma satu, hebohnya sekampung. Banyak yang merasa pantas menjadi gubernur, banyak yang merasa bisa, pendukungnya solid, ada pula yang mengaku popularitas dan elektabilitasnya tinggi. Pipi pun disorong ke mana-mana walau hidung tak mancung.

Tapi pilgub DKI Jakarta resonansinya terasa sampai ke daerah. Dan yang membuat getarannya itu terasa kuat adalah faktor Ahok, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela. Dinamika politik pilkada biasanya memang tinggi dan suhunya cenderung eskalatif, tapi dengan keberadaan Ahok, pilgub DKI Jakarta menjadi cetar membahana, suhunya “mendidih”. Lihatlah, calon independen dalam pilkada diperbolehkan oleh peraturan perundangan, biasa saja, di daerah lain pun ada, tapi ketika calon independen itu adalah Ahok, maka ceritanya jadi lain.

Keinginan Ahok untuk maju sebagai cagub tidak menggunakan partai politik, langsung disambar oleh para pengamat: Ahok melakukan deparpolisasi. Artinya, Ahok dianggap mengurangi peran parpol. Wacana deparpolisasi ini pun membuat parpol resah gelisah. Asumsinya, bila Ahok sukses memenangkan pilgub dari jalur independen, dan kemudian sukses pula mengemban tugasnya sebagai gubernur, ini bisa menjadi preseden di daerah. Kesan akan menjadi kuat, untuk sukses memenangkan pilkada langsung tak melulu harus melalui parpol.

Sesungguhnya, salah satu ide yang mendasari pilkada langsung beberapa tahun lalu adalah untuk mengurangi dominasi parpol dalam pilkada. Dengan pilkada langsung, calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit parpol tetapi oleh rakyat di daerah secara langsung. Sebelumnya, pemimpin di daerah hanya dipilih oleh segelintir elit politik melalui DPRD. Dengan pilkada langsung diharapkan partisipasi masyarakat di grass root level (di akar rumput) juga semakin bertambah dalam menentukan pejabat publik. Konsekuensi pilkada langsung, calon yang diusung oleh parpol besar atau parpol pemenang pemilu legislatif, tidak otomatis dijamin terpilih. Suara rakyat yang diberikan secara langsunglah yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang calon. Parpol hanya sebatas mengusung calon..

Namun demikian, dalam pilkada langsung pun ternyata, parpol tak kehilangan jurus untuk memainkan kendalinya. Praktik candidacy buying semakin menjadi-jadi. Praktik mahar politik sudah menjadi rahasia umum. Biaya politik untuk parpol sebagai dana operasional, sosialisasi dan kampanye, adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi penggunaan “perahu politik”.  Hal-hal tersebut membuat komitmen parpol dianggap lemah dalam membangun pemimpin daerah yang bersih. Stereotype tersebut sampai saat ini masih belum beranjak dari parpol kita, apalagi kemudian politik dinasti tak lagi diharamkan.

Sebenarnya parpol tak perlu khawatir dengan isu deparpolisasi dalam proses pilkada langsung yang sekarang kita anut. Sebab dengan pilkada langsung inilah rakyat diharapkan lebih banyak berpartisipasi melalui calon-calon independen yang mereka usung. Dengan demikian proses demokratisasi semakin tumbuh berkembang dalam masyarakat. Sebab rakyat akan berlomba-lomba mencari figur yang menurut mereka layak dan memiliki akuntabilitas. Tidak setiap kali melulu dimobilisasi oleh parpol. Dengan mengusung calon independen rakyat dididik untuk berpolitik secara lebih bertanggung jawab.

Parpol dituntut semakin dewasa dan semakin realistis. Peran parpol tidak akan tergantikan dalam lembaga perwakilan rakyat, inilah wilayah penuh parpol. Premisnya, tidak ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik. Proses seleksi kandidat kepala daerah harus bebas dari praktik politik transaksional. Kepala daerah yang tak tersandera akan mampu bertindak tegas dan lugas. Ahok memang sebuah fenomena.***

comments powered by Disqus