Senin,23 Oktober 2017 | Al-Itsnain 2 Safar 1439


Beranda » Artikel » Masih tentang Dewan Kesenian Riau

Masih tentang Dewan Kesenian Riau

Oleh Kazzaini Ks | Minggu, 28 Mei 2017 10:49 WIB

Pengantar Redaksi:
Tulisan ini adalah pidato yang disampaikan Kazzaini Ks, selaku Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR) periode 2012-2017, dalam Musyawarah Seni Daerah (Musenda) DKR, di Gedung DKR, Pekanbaru, pada 22 Mei 2017 yang lalu. Pidato ini juga sekaligus sebagai laporan. Redaksi menilai, tulisan tentang ke-DKR-an ini layak untuk disimak bersama.

SAYA ingin memulai paparan ini dengan pertanyaan besar: apakah kita memang memerlukan Dewan Kesenian? Atau dengan pertanyaan yang lebih menjurus lagi: apakah kita memang masih memerlukan Dewan Kesenian Riau (DKR)? Pertanyaan ini tentu ditujukan untuk kita semua, kepada kita semua, para pemangku kepentingan. Pertanyaan ini mungkin agak menyentak hati dan pikiran sebagian kita, dan tentunya dengan berbagai ragam kemungkinan reaksi dan tanggapan. Tetapi, menurut saya, pertanyaan ini perlu diajukan.

Pertanyaan yang sama juga selalu dilontarkan oleh teman-teman seniman atau pun para aktivis seni –terutama para pengurus Dewan Kesenian-- dari hampir seluruh Indonesia. Ketika pertanyaan ini dilontarkan dan dimintakan jawaban secara verbal, jawabannya selalu sama: kita memerlukan dewan kesenian. Tentu dengan berbagai argumentasi ideal tentang pentingnya kesenian yang merupakan aktivitas kreatif dan produk kebudayaan ranggi yang dapat menunjukkan ke sekotah dunia bahwa kita adalah bangsa yang berkeberadaban, bahwa kita adalah bangsa yang bertamaddun. Oleh karena itulah diperlukan Dewan Kesenian sebagai wadah.

Akan tetapi, apakah kita memang masih memerlukan Dewan Kesenian? Pertanyaan ini saya ajukan dengan tidak mengharapkan jawaban secara verbal. Pertanyaan ini saya ajukan sebagai renungan bagi kita bersama, bagi kita semua. Pertanyaan ini saya ajukan untuk menjadi bahan renungan.

***  

Tentang keberadaan Dewan Kesenian, saat ini selalu menjadi topik yang terus-menerus diperbincangkan bagaikan tidak berkesudahan di berbagai forum secara nasional, dan di berbagai kesempatan.  Dewan-Dewan Kesenian di Indonesia dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5A Tahun 1993 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 1993, tentang pembentukan Dewan Kesenian di seluruh Provinsi di Indonesia, dan kemudian juga Dewan-Dewan Kesenian di Kabupaten/Kota. Dewan Kesenian dimaksudkan sebagai organisasi mitra Pemerintah  di bidang kesenian. Dewan Kesenian Riau pun dibentuk berdasarkan Inmendagri tersebut.

Akan tetapi, meskipun dasar dan landasan hukumnya cukup jelas, perbincangan tentang keberadaan Dewan Kesenian tetap bagaikan tidak berkesudahan. Ada kegusaran yang amat mendalam, apakah Dewan Kesenian memang diperlukan?

Pada kenyataannya, yang terjadi hampir di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, fungsi dan peran lembaga ini seakan semakin dimarjinalkan.  Oleh sebab itu, di berbagai forum nasional, ada upaya yang terus-menerus untuk mendudukkan fungsi dan peran lembaga ini, yang tentunya bersamaan dengan itu sebagai konsekuensinya mendudukkan pula fungsi dan peran pemangku-pemangku kepentingan yang lain. Di mana-mana, fungsi dan peran tersebut yang terasa rancu dan tumpang-tindih.

Pada Kongres Kesenian Indonesia III di Bandung akhir tahun lalu, hal tersebut juga mengemuka. Di kongres ini saya hadir bersama beberapa tokoh seniman Riau yang lain. Sebagai lanjutan untuk menjabarkan secara teknis hasil kongres kesenian tersebut, pada 17-19 Mei 2017 baru lalu diadakan pula pertemuan yang diberi nama Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) di Jakarta. Pada forum yang lebih fokus ini diundang para pemangku kepentingan dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk dinas kebudayaan dan taman budaya. Sayangnya dinas kebudayaan dan taman budaya Riau tidak hadir. Saya pun diundang dan ikut di forum tersebut. Di forum ini, keberadaan Dewan Kesenian dengan gusar kembali dipertanyakan.

Pada awalnya, ada upaya untuk memasukkan Dewan Kesenian ke dalam Undang-Undang tentang Kemajuan Kebudayaan yang sudah diketok palu di DPR RI dan sebentar lagi akan ditandatangani oleh Presiden RI. Akan tetapi Pemerintah tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa hal itu terlalu mengikat. Oleh karena itu, untuk kita ketahui bersama,  saat ini ada perjuangan lanjutan untuk memasukkannya ke dalam Peraturan Presiden RI sebagai turunan dari Undang-Undang tentang Kemajuan Kebudayaan tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa ada upaya yang terus-menerus dan sedemikian rupa untuk memperjuangkan dan memperjelas posisi Dewan Kesenian di peraturan perundang-undangan? Jawabnya: karena posisi Dewan Kesenian di Indonesia semakin di-(ter-)-marjinalkan.

Di samping masyarakat secara umum, kita mafhum bahwa para pemangku kepentingan kesenian di Indonesia paling tidak dapat kita pilah dalam empat kelompok, yakni (1) Pemerintah, (2) Lembaga Seni, dalam hal ini Dewan Kesenian, (3) Komunitas Seni, dan (4) tokoh-tokoh seniman secara individual. Selama ini yang terjadi, fungsi dan peran keempat kelompok tersebut terkesan saling tumpang-tindih, bahkan terkesan bersaing memperebutkan lahan yang sama. Di forum-forum diskusi selama ini seakan dapat menemukan kata sepakat bahwa semestinya pemerintah cukuplah berfungsi dan bertugas sebagai regulator, misalnya mempersiap sarana-prasarana agar aktivitas berkesenian tetap tumbuh dan bergairah, juga menyediakan anggaran untuk berbagai aktivitas itu. Di sisi lain, dalam hal aktivitas berkesenian, adalah ranahnya komunitas-komunitas seni dan para seniman. Di lembaga, para komunitas dan seniman ini berhimpun, merancang, dan menjalankan kegiatan.

Akan tetapi, yang banyak dan sering terjadi, yang semestinya bertugas hanya sebagai regulator, pada kenyataannya juga sekaligus merebut lahan sebagai aktivis pemain. Jika konsepnya seperti ini, masuk akal kalau ada pemikiran dari sebagian kalangan bahwa: biarlah semua pilahan kelompok ini berada di satu tangan. Kalau sudah begitu, apakah Dewan Kesenian masih diperlukan?

***

Riau adalah lahan yang subur untuk kesenian:
{1) Riau memiliki Visi Riau 2020 yang menjadikan kebudayaan sebagai salah satu tonggak utama.

(2) Riau sudah memiliki Dinas Kebudayaan, di samping Dinas Pariwisata. Di Indonesia, belum banyak provinsi yang memiliki Dinas Kebudayaan.

(3) Riau mempunyai Taman Budaya yang memiliki sarana-prasarana yang memadai.

(4) Riau memiliki Dewan Kesenian.

(5) Riau memiliki Akademi Kesenian.

(6) Riau memiliki media massa yang memberi ruang yang begitu luas untuk kesenian.

(7) Riau memiliki gedung pertunjukan yang megah –Anjung Seni Idrus Tintin—yang membuat iri daerah-daerah lain.

(8) Riau memiliki komunitas-komunitas seni yang menggeliat.

(9) Masyarakat Riau memiliki apresiasi yang  lumayan baik terhadap kesenian.

(10) Kesenian di Riau begitu beragam.

(11) Provinsi Riau memiliki anggaran yang cukup memadai jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Dengan lahan berkesenian yang begitu subur, sangat tidak masuk akal jika Dewan Kesenian di Riau termarjinalkan. Kalau tetap termarjinalkan, berarti ada sesuatu yang tidak pas, yang di masa mendatang perlu didudukkan secara tegas.

Dengan alasan-alasan begitu suburnya lahan kesenian di Riau itulah, dalam Forum Masyarakat Kesenian Nasional yang baru lalu, saya mengusulkan Riau menjadi salah satu daerah percontohan dalam keselarasan aktivitas berkesenian di Indonesia. Ada beberapa daerah lain yang juga mengajukan diri, seperti NTT dan Aceh, tapi menurut saya Riau yang paling masuk akal.

Saya berharap, jika Riau yang memang ditunjuk kelak, maka kita dapat memperbaiki yang tidak pas. Fungsi dan peran masih-masing pemangku kepentingan harus ditempatkan di tempat yang jelas dan tegas.

***

Di tengah kegamangan dan kegusaran itu, ternyata kehidupan berkesenian di Riau terus saja menggeliat. Komunitas-komunitas seni terus saja beraktivitas, seninam-seniman terus saja berkarya, masyarakat dengan antusias terus memberi apresiasi. Saya pikir, itulah hakikat berkesenian. Berkesenian tidak terikat dengan “proyek”, yang ketika kucuran “proyek” berhenti maka ia akan berhenti pula.

Hakikat berkesenian tidak seperti itu. Karena kesenian lahir dari  idealisme, dari hati dan urat nadi, maka ia akan terus mengalir. Bagaikan air, ia akan tetap mencari celah untuk mengalir. Dan bagi yang ingin menggarap kesenian sebagai “proyek”, ya, terus sajalah lakukan, kalau itu sudah menjadi tujuan. Jika perlu dengan menyandera gagasan.

Berkesenian juga adalah upaya untuk memberi nilai bagi kehidupan, berusaha meninggalkan catatan harum untuk dikenang. Oleh karena itu, di samping berbagai geliat penuh gairah itu, Dewan Kesenian Riau (DKR) sudah berusaha membuat catatan dalam lembaran sejarah di Indonesia sebagai salah satu Penggagas dan tuan rumah lahirnya Hari Puisi Indonesia yang kini diperingati setiap tahun pada setiap tanggal 26 Juli. Deklarasi Hari Puisi Indonesia dilakukan pada November 2012 di Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru, yang menghimpun dan ditandatangi puluhan penyair Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Betul-betul dikatakan dari Sabang sampai Marauke karena para penyair yang berhimpun berasal dari kota-kota utama di Indonesia yang aktivitas berkeseniannya menggeliat, berasal dari seluruh pulau utama di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali. Ada penyair dari Aceh (Sabang) dan Penyair Papua (Marauke). Jadi, betul-betul menyimbolkan Indonesia. Sedangkan dari Riau, tidak saja mengundang penyair-penyair yang tinggal di Pekanbaru, tapi juga penyair-penyair yang berdomisi di daerah. Sajak-sajak para penyair yang ikut serta dalam Deklarasi Hari Puisi ini dibukukan dalam satu buku yang diberi judul Hari Puisi Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Riau.

Meskipun pada awalnya ada juga segelintir kalangan seniman di Indonesia yang menolak deklarasi ini, namun, alhamdulillah, seiring perjalanan waktu, pada akhirnya semuanya mengakui. Bahkan mereka cukup aktif pada perayaan-perayaan Hari Puisi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Sekarang Hari Puisi Indonesia diperingati setiap tahun, termasuk di Riau, dan puncaknya selama ini selalu di Taman Ismail Marzuki (TIM] Jakarta.

Oleh karena itu, ke depan, menurut saya, Dewan Kesenian Riau memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perayaan peringatan Hari Puisi Indonesia setiap tahun, karena semuanya bermula dan berpunca di sini.

Untuk kita ketahui bersama, kegiatan Deklarasi Hari Puisi Indonesia ini tidak menggunakan dana APBD. Semua penyair luar yang datang diongkosi dan mendapat uang saku yang layak. Sponsor utama kegiatan ini adalah Yayasan Sagang dan sebuah yayasan kecil bernama Lancang Kuning Journalist Education (LKJE). Kita patut mengucapkan terima kasih yang besar kepada kedua yayasan ini.

Apakah di masa kepengurusan ini Dewan Kesenian Riau tidak pernah mendapatkan APBD? Pernah, pada tahun 2013, di masa Gubernur HM Rusli Zainal. Dewan Kesenian Riau menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program yang dirancang, dan laporannya sudah disampaikan dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan yang dilakukan untuk semua pencabangan seni, mengundang dan melibatkan seluruh Dewan-Dewan Kesenian Kabupaten/Kota se-Riau.

Salah satu materi kegiatan yang menarik, menurut kami, adalah kolaborasi puisi. Selama ini kita mengenal musikalisasi puisi dan visualiasi puisi. Tetapi dalam konsep kolaborasi puisi, sebuah bidang seni pertunjukan coba dielaborasi dan dikolaborasi dalam satu pertunjukan yang berangkat dari puisi, yakni seni tari, seni teater, seni rupa, dan seni musik. Sambutan dari seniman-seniman muda seni pertunjukan cukup baik untuk gagasan baru ini. Menurut catatan yang ada pada kami, ini juga pertama kali di Indonesia. Sayangnya, pada tahun-tahun berikutnya tidak bisa dilanjutkan, karena ketiadaan dana. Entahlah di tahun-tahun mendatang.
Pada tahun 2014, di masa akhir kepemimpinan Bapak Rusli Zainal, Dewan Kesenian Riau masih dianggarkan di APBD, Tetapi, dengan berbagai kerumitan yang ada, setelah pergantian Gubernur, anggaran tidak bisa dicairkan.

Pada tahun 2015 kembali dianggarkan, tetapi setelah diurus sedemikian rupa, baru bisa dicairkan pada pertengarah Desember. Oleh karena waktunya yang begitu mepet, para pengurus Dewan Kesenian Riau bersepakat tidak berani mencairkan dana tersebut. Karena tidak mungkin melaksanakan kegiatan dalam waktu yang begitu singkat dan sekaligus membuat pertanggungjawaban.

Pada tahun 2016 kita melihat para pemangku kepentingan lain sedang begitu bergairah melaksakan kegiatan kesenian. Kita senang melihat geliat itu.

***

Dewan Kesenian Riau juga berusaha merangkul sponsor-sponsor dari pihak swasta. Di antaranya untuk penyelenggaraan Konser Orchestra bekerja sama dengan AKMR (Akademi Kesenian Melayu Riau) pada tahun 2014. Konser ini juga diselenggarakan di Anjung Seni Idrus Tintin. Di samping AKMR, dalam konser ini juga menampilkan beberapa kelompok musik lain. Inilah yang menjadi cikal-bakal AKMR Orchestra yang semakin berkibar hingga hari ini. Jika sebelumnya kita hanya tahu dan hanya bisa menikmati Bandar Serai Orchestra (BSO), maka sejak itu di Riau sudah tampil beberapa konser musik orchestra, termasuk yang kemudian dibiayai oleh APBD melalui pemanggu kepentingan lain. Konser yang bekerja sama dengan AKMR tersebut ternyata menjadi inspirasi.

Juga pernik-pernik kegiatan lain yang tidak usahlah disebutkan satu per satu.

***

Itulah di antara beberapa hal yang dapat disampaikan. Sangat disadari masih sangat banyak yang harus dibenahi. Kami berharap kepengurusan Dewan Kesenian Riau mendatang jauh lebih baik lagi.

Izinkan pula kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu dalam banyak hal, termasuk memberi masukan dan kritikan. Kami yakin semuanya dengan maksud baik agar kita menjadi jauh lebih baik. Kepada Pemerintah Provinsi Riau, tokoh-tokoh seniman dan budayawan, tokoh-tokoh masyarakat, anak-anak muda generasi seniman masa depan, komunitas-komunitas seni yang terus menginspirasi, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Hanya Allah yang mampu membalas segala budi.
Dari hati yang paling dalam, maafkanlah kami atas segala kekurangan. ***

comments powered by Disqus