Sabtu,19 Januari 2019 | As-Sabt 12 Jamadil Awal 1440


Beranda » Kolom Riau Pos » Chaidir » Kegentingan yang Memaksa

Kegentingan yang Memaksa

Chaidir | Senin, 28 Oktober 2013 10:03 WIB

Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/ 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24/ 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Berpayung konstitusi, presiden memang berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Perppu dibuat oleh presiden saja tanpa ada keterlibatan DPR. Pasal 22 UUD 1945 berbunyi: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, dan (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Perppu tersebut langsung mengikat hingga disahkan atau dibatalkan DPR dalam masa sidang berikutnya, pada awal 2014 akan datang.

Seperti biasa, pro-kontra langsung mencuat ke permukaan. Banyak pihak yang mendukung diterbitkannya Perppu tersebut, tetapi juga tidak sedikit yang bersikap resisten. Termasuk kelompok yang disebut terakhir tersebut adalah kalangan MK itu sendiri, dan tentu saja DPR.

Kontroversi hati (maaf pinjam frasa Vicky) itu berputar-putar di sekitar batasan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

’’Pihak yang kontra beranggapan, negara belum dalam keadaan genting. Memang hingga saat ini belum ada ukuran yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud dengan hal ikhwal “kegentingan yang memaksa” yang dapat menjadi alasan keluarnya Perppu.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Ismail Sunny menyebutkan, dalam hukum tata negara keadaan darurat jelas pengertiannya luas sekali.  

Sebagai warga negara, kita tentu perlu memahami alasan penerbitan Perppu No 1/ 2013 tersebut. DPR kita akan kembai diuji, apakah ikhtiar untuk mengembalikan kewibawaan MK tersebut akan dilumpuhkan oleh politik kepentingan sempit.

Kita tunggu dan kita lihat. Pertama, menambah syarat utk menjadi hakim konstitusi: “tidak menjadi anggota Parpol dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.”

Kedua, Perppu memperjelas mekanisme pengajuan dan proses seleksi hakim konstitusi disempurnakan.

Proses tersebut haru memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang MK.

Calon hakim konstitusi diajukan oleh MA, DPR dan/atau Presiden. Namun sebelum ditetapkan oleh presiden calon hakim konstitusi tersebut terlebih dahulu harus melalui  proses uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli yang dibentuk KY.

Panel ahli beranggotakan 7 orang yang masing-masing diusulkan oleh MA, DPR, Presiden, dan 4 orang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi hukum dan praktisi hukum.

Ketiga, perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi.

Oleh karena itu MKHK dibentuk bersama oleh KY dan MK dengan keanggotaan lima orang dari unsur mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua orang akademisi, dan tokoh masyarakat.***

comments powered by Disqus