Sabtu,19 Januari 2019 | As-Sabt 12 Jamadil Awal 1440


Beranda » Artikel » Kesultanan Sulu, Antara Sabah-Filipina

Kesultanan Sulu, Antara Sabah-Filipina

Oleh: Hasrul Sani Siregar | Kamis, 21 Februari 2013 11:54 WIB

Membaca dan menyimak secara seksama judul di atas, memang antara yang satu dengan yang lainnya memiliki arti dan makna yang berbeda.

Sabah merupakan salah satu Negara Bagian dalam Federasi Malaysia sedangkan Filipina merupakan negara berdaulat yang terletak di kawasan Asia Tenggara.

Yang satu merupakan negara bagian dan yang satunya lagi merupakan negara berdaulat. Namun keduanya memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan sejarah yang panjang dan signifikan.

Dulunya Borneo Utara (baca: Sabah) menjadi milik Kesultanan Sulu yang berada di wilayah Filipina Selatan.

Masalah Sabah muncul kembali kepermukaan dan menjadi pemberitaan di media massa terutama media-media di Filipina dan Malaysia.

Masuknya kelompok bersenjata dari Filipina Selatan ke Sabah yang kemudiannya diketahui dari kelompok Sultan Jamalul Kiram III menjadi latar belakang pemberitaan tersebut.

Klaim atas Sabah oleh kelompok Kesultanan Sulu tersebut muncul kembali dan menjadi isu di berbagai media baik media cetak maupun media elektronik.

Dalam pemberitaan pada 19 Februari 2013 lalu menyebutkan Kesultanan Sulu menuntut Malaysia mengembalikan Sabah ke dalam wilayah Filipina.

Adalah Sultan Jamalul Kiram III yang menuntut hal tersebut. Dalam pemberitaan media, sekitar 400 orang termasuk 20 pria bersenjata yang diduga sebagai kelompok bersenjata dari Filipina Selatan telah mendarat di Distrik Lahad Datu (salah satu kota kecil di pesisir Sabah, Malaysia Timur) untuk menuntut pihak Malaysia mengembalikan Sabah ke Filipina.

”Kenapa kami harus meninggalkan tanah kami, faktanya mereka (rakyat Malaysia) membayar sewa kepada kami, ujarnya kepada para wartawan di Manila beberapa waktu yang lalu. Sabah adalah rumah kami”.

Sultan Jamalul Kiram III tidak secara langsung melontarkan ancaman kekerasan di Sabah, namun mengatakan tidak akan ada jalan kembali bagi kami.

Seperti dilaporkan harian The Star (Harian Malaysia), PM Malaysia, Najib Razak mengatakan, polisi dan angkatan Laut telah bernegosiasi dengan sekelompok pria bersenjata tersebut untuk mendesak mereka pergi dengan damai demi mencegah terjadinya pertumpahan darah.

Sebelumnya pada tahun 2000, kelompok bersenjata dari Filipina Selatan, Abu Sayyaf, menangkap 21 wisatawan yang sedang berlibur menyandera mereka di resort wisata Sipadan di dekat Lahad Datu. Peristiwa tersebut kembali terjadi walaupun dengan motif yang berbeda.

Tuntutan dari Sultan Jamalul Kiram III dari Kesultanan Sulu tersebut salah satunya membuktikan masalah Sabah belum lagi “selesai”, khususnya oleh sebagian rakyat Filipina terutama di wilayah Filipina Selatan yang salah satunya dari kelompok Sultan Jamalul Kiram III ini.

Sebagaimana diketahui selama penjajahan Inggris, wilayah Borneo Utara (baca: Sabah) masuk ke dalam Kesultanan Sulu. Seperti diketahui Sabah masuk ke dalam Federasi Malaysia pada 16 September 1963.

Tuntutan tersebut didorong dan dilatarbelakangi tidak dilibatkannya kelompok Sultan Jamalul Kiram III dalam sebuah kerangka perjanjian yang telah disetujui pada Oktober 2012 di Manila antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Pemerintah Filipina yang membuka jalan bagi sebuah wilayah  otonomi di Filipina Selatan.

Dengan disepakatinya perjanjian damai antara Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Pemerintah Filipina, Sultan Jamalul Kiram III yang menjadi salah satu sultan dalam Kesultanan Sulu merasa ditinggalkan oleh kelompok muslim Moro yang tergabung dalam Front Pembebasan Islam Moro (MILF) tersebut.

Sultan Jamalul KIram III dan kelompoknya menyebut diri mereka sebagai “Tentara Kerajaan” dari Kesultanan Sulu, Kesultanan Sulu yang pernah menguasai sebagian wilayah di Filipina Selatan dan Wilayah Sabah yang sekarang sudah bergabung ke dalam Federasi Malaysia tetap menginginkan pengakuan atas kepemilikan yang menurut mereka dilakukan Inggris secara sepihak ketika menyerahkan Borneo Utara (Sabah) menjadi wilayah Federasi Malaysia.

Tulisan ini sedikit sebanyak  akan membicarakan bagaimana isu Sabah mencuat kembali kepermukaan yang mana sampai sekarang, sebagian rakyat di Filipina Selatan (Kerajaan Sulu) masih belum sepenuhnya “setuju” bergabungnya Sabah ke dalam Federasi Malaysia dan juga membicarakan dasar dari masuknya Sabah ke dalam Federasi Malaysia secara hukum internasional. Isu kepemilikan Sabah yang diklaim lagi oleh Kesultanan Sulu yang diwakili Sultan Jamalul Kiram III selain kekecewaan terhadap Pemerintah Filipina dalam hal tidak diikutsertakannya mereka (Sultan Jamalul Kiram III) dalam perjanjian damai dengan Pemerintah Filipina dan kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF), hal tersebut juga didasarkan kepada perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Sulu yang mereka lakukan.

Pada masa penjajahan Inggris, sebuah perusahaan dagang Inggris di Borneo Utara (sekarang Sabah) pernah membuat perjanjian sewa lahan milik Kesultanan Sulu.

Setiap tahunnya perusahaan dagang Inggris tersebut membayar uang sewa lahan ke Kesultanan Sulu. Lahan itulah yang sekarang akan meraka klaim yang saat ini berada di wilayah Sabah yang telah menjadi milik Malaysia baik secara de facto maupun secara de jure.

Kedaulatan Malaysia atas Sabah

Dalam hukum internasional, wilayah Sabah telah secara sah menjadi miliki Malaysia. Sebelum Sabah menjadi milik Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Singapura menjadi koloni Inggris.

Pada 31 Agustus 1963, Inggris yang menguasai Borneo Utara (Sabah) telah bersetuju untuk melepaskan wilayah tersebut dan menyerahkannya ke Malaysia yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Persekutuan Tanah Melayu.

Wilayah Sabah yang menjadi kedaulatan Inggris diserahkan ke Malaysia melalui transfer kekuasaan yang mana Persekutuan Tanah Melayu sebelumnya juga menjadi koloni Inggris. Inggris menyerahkan Sabah ke Malaysia melalui penyerahan wilayah yang sebelumnya menjadi miliknya (kedaulatan Inggris), “nemo plus juris transferre potest quam ipse habet”. (Tak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki).

Malaysia memperoleh Sabah atas penyerahan Inggris kepada Malaysia yang mana sebelumnya Inggris memiliki wilayah atas Borneo Utara (Sabah).

Jadi kepemilikan Malaysia atas Sabah didasarkan atas penyerahan Inggris kepada Malaysia. Dalam hukum internasional hal tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional.

Kedaulatan Malaysia atas Sabah bukan melalui referendum di wilayah tersebut, namun melalui penyerahan (pindah milik) dari kedaulatan Inggris atas Sabah yang kemudiannya diserahkan kepada Malaysia.

Pada 16 September 1963, Sabah bersama Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu membentuk Persekutuan Malaysia (Federasi Malaysia).

Oleh sebab itu, tanggal 16 September 1963 merupakan tanggal resmi Sabah menyertai Federasi Malaysia. Maka setiap 16 September tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Nasional rakyat Sabah, selain 31 Agustus sebagai hari kemerdekaan Malaysia.***

Hasrul Sani Siregar, Alumni  Ekonomi-Politik Internasional IKMAS, UKM, Malaysia

comments powered by Disqus